Anggota DPRD Binjai Di Duga Terlibat Masalah PSB, Joko Basuki : Seharusnya Mereka Yang Mengawasi Bukan Sebaliknya

Joko Basuki Amd

Mebidangnews.Com/Binjai - Salah satu kader Partai Gerindra Kota Binjai Joko Basuki, sangat menyayangkan terlibatnya beberapa anggota DPRD Kota Binjai yang diduga  terkait masalah kasus Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2016-2017 yang ada dikota Binjai.

Joko juga mendesak agar instansi terkait mengusut tuntas kasus Penerimaan Siswa Baru (PSB) di Binjai yang diduga melakukan praktik-praktik kotor dengan memasukan siswa titipan melalui pintu belakang.

“Praktik-praktik kotor tersebut terus berjalan mulus setiap tahunnya, sehingga menimbulkan kericuhan dan ketidaknyamanan dalam dunia pendidikan yang ada dikota ini,” ujarnya di Binjai, Rabu (05/10).

Joko juga menambahkan, "adanya siswa titipan tersebut berpotensi memunculkan permasalahan baru di sekolah, dimana moral dan pola pikir siswa rusak seakan semua urusan sekolah bisa diatur dengan uang. Selain itu harkat dan martabat guru juga dipertaruhkan dengan adanya siswa titipan tersebut."ungkapnya.

Joko Basuki berharap Walikota Binjai harus bertindak tegas menyikapi adanya permainan kotor dibalik banyaknya siswa titipan tersebut.Ini untuk memperbaiki dunia pendidikan di Kota Binjai, Tidak menjadi rahasia umum, PSB tahun-tahun sebelumnya acapkali terjadi indikasi kolusi dengan uang pelicin untuk memasukan siswa titipan.
  
“Namun yang  sangat disayangkan masalah PSB ini,justru diduga ada oknum anggota dewan yang terlibat masalah kongkalikong ini,yang seharusnya dia yang mengawasi masalah carut marutnya pendidikan dibinjai kok malah dia pula yang malah menghancurkannya.Padahal kualitas sistem pendidikan merupakan suatu tolak ukur keberhasilan atau maju tidaknya suatu negara. Negara yang maju tingkat kualitas pendidikan rakyatnya tentu mencerminkan para penguasa dan pejabatnya memang punya kepekaan dan kepedulian terhadap generasi penerus yang kelak akan menggantikan tampuk kepemimpinan di masa depan. Persoalan pendidikan bagi generasi penerus merupakan persoalan serius yang harus diprioritaskan penanganannya. Rakyat sungguh prihatin mengapa kualitas sistem pendidikan di Kota Binjai contohnya, mengapa sistem seleksi masuk SMP dan SLTA negeri harus 2 cara .Dengan NEM tertinggi dan seleksi tertulis apakah cara ini sengaja untuk memberikan kesempatan mafia kelulusan siswa maraup keuntungan "bebernya.

Untuk diketahui,berdasarkan pemberitaan di sejumlah media massa dan media sosial di kota binjai , anggota DPRD Kota binjai , khususnya Wakil ketua DPRD berinisial AS, Ketua Komisi Komisi C DPRD Kota, T M. serta anggota Komisi C H.SS,  diduga terlibat dalam praktik penitipan siswa siswi sisipan.(M4)