Rencana penimbunan kawasan penunjang industri minyak dan gas bumi (migas) di Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, mulai menuai sorotan. Bukan semata menyangkut besarnya kebutuhan material yang diperkirakan mencapai 50.000 meter kubik pasir urug, tetapi juga mengenai kejelasan asal-usul material, legalitas sumber pengambilan, hingga transparansi rantai pasok yang digunakan dalam proyek tersebut.

Sorotan itu disampaikan Ketua Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PPMSU), Oza Hasibuan. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan material proyek tidak mengabaikan aspek legalitas dan keterbukaan administrasi.

Menurut Oza, proyek dengan kebutuhan material dalam jumlah besar harus disertai sistem pengawasan yang ketat. Sebab, setiap material yang masuk ke lokasi pekerjaan semestinya dapat ditelusuri asal-usulnya, termasuk siapa pemasoknya dan apakah sumber pengambilannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Menurut informasi yang kami peroleh, terdapat dugaan pengambilan pasir urug dan batu koral dari sejumlah lokasi di Desa Suka Maju dan Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura," ujar Oza kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Kedua desa tersebut disebut-sebut berkaitan dengan informasi awal mengenai sumber pasokan material untuk penimbunan kawasan proyek di Desa Bubun.

Dalam penelusuran tersebut, nama PT Gearindo Tiga Utama turut menjadi perhatian karena diinformasikan memiliki keterkaitan dengan penyediaan material untuk proyek EMP Gebang Ltd.

"Pertanyaan mendasar kami, apakah seluruh material yang masuk ke lokasi proyek benar-benar berasal dari sumber yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan? Ini harus dijelaskan secara terbuka," tegasnya.

VOLUME 50.000 KUBIK PERLU PENGAWASAN KETAT

Oza menilai, kebutuhan pasir urug yang diperkirakan mencapai 50.000 meter kubik bukanlah volume kecil. Apabila angka tersebut sesuai dengan kebutuhan aktual proyek, seluruh proses pengadaan dan distribusi semestinya didukung dokumen administrasi yang lengkap.

Dokumen tersebut meliputi identitas pemasok, lokasi pengambilan material, volume setiap pengiriman, kendaraan pengangkut, surat jalan, bukti transaksi, hingga dokumen legalitas sumber material.

Informasi awal yang dihimpun menyebutkan material yang telah didatangkan masih berada pada kisaran beberapa ribu meter kubik. Namun, angka tersebut masih perlu dicocokkan dengan catatan penerimaan material dan dokumen pengiriman di lokasi proyek.

"Jangan hanya menghitung berapa banyak truk yang masuk atau berapa kubik pasir yang sudah ditimbun. Hal paling penting adalah memastikan setiap muatan mempunyai asal-usul yang jelas," katanya.

Menurutnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara lokasi pengambilan material dengan dokumen transaksi maupun dokumen pengangkutan, kondisi tersebut harus ditelusuri lebih lanjut oleh instansi berwenang.

SUMBER MATERIAL SUKA MAJU DAN PANTAI CERMIN PERLU DITELUSURI

Dua desa di Kecamatan Tanjung Pura, yakni Desa Suka Maju dan Desa Pantai Cermin, menjadi bagian dari informasi awal yang perlu diklarifikasi terkait dugaan sumber pasokan pasir urug dan batu koral.

Bagi PPMSU, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan menyebut nama penjual atau pemasok. Lebih jauh, perlu dipastikan siapa pemilik maupun pengelola lokasi pengambilan, bagaimana status perizinannya, serta apakah kegiatan pengambilan material sesuai dengan komoditas dan ketentuan izin yang berlaku.

"Jika material tersebut berasal dari kegiatan pertambangan, pemeriksaan harus mencakup identitas pemegang izin, wilayah izin usaha pertambangan, kesesuaian komoditas, serta dokumen pengangkutan dan penjualannya," ungkap Oza.

Ia menegaskan, penelusuran diperlukan agar pelaksanaan proyek penunjang industri migas di Desa Bubun tidak justru dibayangi persoalan hukum akibat ketidakjelasan sumber material.

DUGAAN DOMINASI PASOKAN SEJAK 2021 IKUT DISOROT

Persoalan lain yang turut mencuat adalah informasi mengenai dugaan dominasi pasokan tanah, pasir, dan kerikil untuk sejumlah pekerjaan penimbunan sejak 2021 hingga sekarang.

Informasi tersebut menyebut adanya pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Langkat.

Meski demikian, identitas pihak yang dimaksud, bentuk hubungan usaha, serta mekanisme pengadaan yang berlangsung hingga kini belum dapat dipastikan.

Oza menilai, informasi tersebut perlu didalami secara objektif. Terlebih, apabila terdapat indikasi pengaturan pasokan atau praktik yang berpotensi menghambat persaingan usaha.

"Kalau memang terdapat indikasi pengaturan pasokan atau tindakan yang menghambat persaingan usaha, persoalan ini layak diperiksa oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Jangan sampai muncul praktik yang merugikan kepentingan publik," ujarnya.

PT GEARINDO TIGA UTAMA DIMINTA BUKA DATA

Dalam rantai pengadaan material proyek, PT Gearindo Tiga Utama menjadi salah satu pihak yang perlu dimintai penjelasan terkait informasi keterlibatannya dalam penyediaan material untuk proyek EMP Gebang Ltd.

PPMSU menilai, keterbukaan perusahaan menjadi bagian penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai asal-usul material yang digunakan.

Setidaknya terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan, mulai dari sumber pasir urug dan batu koral, identitas pemasok, pemilik atau pengelola lokasi pengambilan, hingga dokumen perizinan yang mendasari kegiatan tersebut.

Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat menjelaskan dokumen pembelian, surat jalan, bukti pembayaran, volume material yang telah dikirim, serta mekanisme pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian antara material yang diterima dengan dokumen asal-usulnya.

Oza menegaskan, pertanyaan tersebut bukan merupakan vonis terhadap perusahaan, melainkan bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.

APARAT DIMINTA JANGAN TUTUP MATA

PPMSU mendorong Pemerintah Kabupaten Langkat, instansi pengawas pertambangan sesuai kewenangannya, serta aparat penegak hukum agar melakukan penelusuran secara profesional dan proporsional.

Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyentuh dokumen administrasi, tetapi juga mencakup lokasi pengambilan material, status perizinan, kesesuaian volume produksi dan distribusi, dokumen pengangkutan, serta kewajiban pajak dan pungutan sesuai ketentuan.

"Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara transparan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena proyek berkaitan dengan kepentingan industri migas atau melibatkan perusahaan tertentu," tegasnya.

Menurut Oza, semakin besar skala proyek, semakin besar pula tanggung jawab pengawasan yang harus dijalankan. Jangan sampai pembangunan fisik berjalan, sementara persoalan legalitas dan tata kelola material justru luput dari perhatian.

AKUNTABILITAS JADI TARUHAN

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang kebutuhan pasir urug untuk penimbunan kawasan migas di Desa Bubun. Lebih dari itu, publik berhak mengetahui apakah seluruh mata rantai pengadaan material telah berjalan sesuai ketentuan.

Mulai dari sumber pengambilan, pemasok, distribusi, transaksi, hingga dokumen legalitas harus dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

"Proyek strategis tidak boleh menjadi ruang gelap yang sulit diawasi. Setiap material yang digunakan harus memiliki identitas dan dasar legalitas yang bisa diperiksa," kata Oza.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut maupun yang dinilai perlu memberikan penjelasan terkait informasi tersebut.(Mb2)

RSUD Tanjung Pura

Penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa di RSUD Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, senilai Rp10,5 miliar menjadi sorotan Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PPMSU). Organisasi pemuda dan mahasiswa tersebut mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) turun tangan menelusuri dugaan penyimpangan dalam tiga kegiatan pengadaan yang bersumber dari anggaran tersebut.

Sebagai bentuk desakan, PPMSU memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sumut, Kamis (12/11/2026).

Ketua PPMSU, Oza Hasibuan, Minggu (8/11/2026), menegaskan pihaknya meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan persoalan tersebut. Menurutnya, anggaran kesehatan yang mencapai miliaran rupiah harus dipastikan digunakan sesuai peruntukan dan tidak boleh menjadi celah bagi praktik penyimpangan.

Adapun tiga kegiatan pengadaan yang menjadi sorotan PPMSU yakni pengadaan alat kesehatan dengan pagu Rp4,5 miliar, pengadaan obat-obatan Rp3,6 miliar, serta pengadaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp2,4 miliar.

Total pagu ketiga kegiatan tersebut mencapai Rp10,5 miliar.

"Kami meminta Kejati Sumut serius menelusuri seluruh proses pengadaan. Mulai dari perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, tender atau pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pembayaran, hingga kesesuaian barang yang diterima," tegas Oza.

PPMSU juga mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan diperiksa apabila diperlukan, termasuk pejabat terkait, panitia pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut Oza, pengadaan alat kesehatan, obat-obatan dan BMHP bukan persoalan kecil karena berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah sakit dan keselamatan masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis.

"Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan justru disalahgunakan. Ini uang negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas," ujarnya.

Ia menegaskan, aksi yang akan digelar bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong penegakan hukum agar berjalan secara objektif, transparan dan berdasarkan bukti.

PPMSU berharap Kejati Sumut tidak sekadar menerima aspirasi massa, tetapi juga menindaklanjutinya melalui penelaahan dan pemeriksaan sesuai kewenangan.

Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup serta unsur tindak pidana, PPMSU meminta proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi konsumsi pemberitaan tanpa ada tindak lanjut. Kejati Sumut harus memberikan perhatian serius. Uang negara wajib dipertanggungjawabkan dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas," pungkas Oza. (Mb1)

PEMERIKSAAN: Kedua tersangka usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Sergai, Minggu (8/11/2026).(Foto: Dok/ Polres)

Personel Satres Narkoba Polres Serdangbedagai (Sergai) menangkap dua pria berinisial IQ dan ZU yang diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di Dusun 2 Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Selasa (3/11/2026) malam.

Kasatnarkoba Polres Sergai AKP Erikson David melalui Kasi Humas AKP Bringin Jaya mengatakan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan sebuah rumah milik warga berinisial IP kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika jenis sabu.

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Opsnal yang dipimpin Kanitreskrim Ipda Tony Sohendro Sipayung kemudian mendatangi lokasi.

"Petugas mendapati dua pria hendak keluar dari rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan," ujarnya, Minggu (8/11/2026).

Dijelaskan, saat petugas melakukan penyergapan, IQ sempat melarikan diri ke dalam rumah sambil membuang barang bukti sabu ke lantai tidak jauh dari lokasi dirinya diamankan.

Sementara itu, dari hasil penggeledahan terhadap ZU, petugas tidak menemukan barang bukti narkotika. Namun, ZU mengaku baru saja mengonsumsi sabu bersama IQ.

"Dari hasil interogasi awal, IQ mengakui sabu tersebut diperolehnya dari seseorang berinisial G, warga Medan Tembung, untuk dijual kembali," katanya

Adapun barang bukti yang diamankan, 1 dompet kecil berisi 4 sabu seberat 1,02 gram, 1 bal plastik klip kosong, 2 pipet sekop, 2 unit hp serta uang tunai Rp1.000.

"Kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sergai untuk menjalani proses lebih lanjut. Keduanya dijerat Pasal 114 dan Pasal 609," pungkasnya. (Mb1)

Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo (kanan) memberi semangat kepada tim pencairan, saat mengunjungi lokasi kejadian, Minggu (8/11/2026) di Batangkuis. (Foto.Dok/Kominfostan Deliserdang).

Tiga hari pencarian, korban hanyut, Sawaludin (16) di aliran Sungai Batangkuis, yang berada di perbatasan antara Kecamatan Batangkuis dan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, hingga Minggu (8/11/2026) belum ditemukan. 

Pencairan hari ketiga itu, Wakil Bupati Deliserdang, Lom-Lom Suwondo mengunjungi lokasi kejadian, sembari memberikan semangat kepada tim SAR yang melakukan upaya pencarian, di aliran sungai, Minggu (8/11/2026). 

Informasi diperoleh, melihat debit air sungai naik, korban bersama teman-temannya warga Jalan Sederhana Gang Bakung Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Seituan, mendatangi sungai tersebut, Jumat (6/11/2026) pukul 16.30 WIB. 

Tiba di sungai, korban yang merupakan pelajar SMP dan beberapa temannya, mandi dipinggir sungai. Namun karena aliran sungai cukup deras, Sawaludin terbawa arus air, dan hanyut tidak kelihatan. 

Melihat hal itu, teman-temannya tidak berani menolong, takut terbawa arus air. Selanjutnya kabar hanyut itu dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan dilanjutkan ke tim Basarnas Medan. 

Kapolsek Batangkuis Polresta Deliserdang, ketika dikonfirmasi melalui Kanit Reskrim, Ipda Tabi’ul Hidayat, membenarkan bahwa korban hanyut masih dalam pencarian. (Mb3)

 Di tengah kesibukan melayani kebutuhan masyarakat, ada waktu yang diluangkan jajaran karyawan Muslim PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Binjai untuk sejenak menenangkan hati, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengajian rutin.

Kegiatan keagamaan tersebut bukan sekadar agenda rutin perusahaan, melainkan juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan ketenangan batin, serta mengingatkan setiap insan BRI bahwa keberhasilan dalam bekerja tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi juga dari nilai kejujuran, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama.

Dengan khidmat, para karyawan mengikuti rangkaian pengajian di sela aktivitas pekerjaan. Suasana kebersamaan yang terbangun menjadi pengingat bahwa di balik tanggung jawab profesional, setiap manusia membutuhkan ruang untuk memperkuat spiritualitas dan memperbaiki diri.

Pemimpin Cabang (Pinca) BRI Binjai, Nartha Simamora, mengatakan penguatan spiritual memiliki peran penting dalam membentuk karakter, integritas, dan etos kerja karyawan.

“Kita harus terus menjaga hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Melalui kegiatan seperti ini, kita memperkuat silaturahmi dan menumbuhkan semangat kebersamaan di antara karyawan,” ujarnya, Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, keseimbangan antara profesionalisme dan nilai-nilai spiritual menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan penuh tanggung jawab.

Nilai-nilai keagamaan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan ibadah semata, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari, mulai dari kejujuran dalam menjalankan tugas, ketulusan membantu sesama, hingga kesungguhan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Sebab, pelayanan yang baik bukan hanya tentang kecepatan dan ketepatan, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat merasa dihargai, dilayani dengan sepenuh hati, serta memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang.

BRI Cabang Binjai juga menempatkan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk saling menghormati, menjaga persaudaraan, dan bekerja bersama demi tujuan yang lebih besar.

Melalui pengajian rutin, diharapkan tumbuh semangat kebersamaan dan solidaritas di antara karyawan. Dengan hati yang lebih tenang dan niat yang tulus, setiap insan BRI diharapkan mampu menjalankan amanah pekerjaan secara profesional sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah perusahaan bukan semata-mata tercermin dari angka dan pencapaian bisnis, tetapi juga dari kualitas manusia yang menggerakkannya. Ketika keimanan, integritas, dan kepedulian berjalan beriringan, pelayanan tidak lagi sekadar kewajiban pekerjaan, melainkan bentuk pengabdian kepada sesama.

Melalui kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin, BRI Cabang Binjai terus berupaya menumbuhkan budaya kerja yang religius, harmonis, dan inklusif. Sebuah ikhtiar untuk merawat kebersamaan dalam keberagaman, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap hadir di tengah dinamika dunia kerja modern.(Hf)

Pemimpin Cabang (Pinca) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office (BO) Binjai, Nartha Simamora, mengajak seluruh Insan BRILiaN menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Nartha saat memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor BRI BO Binjai, Kamis (1/10/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran karyawan dan karyawati BRI BO Binjai.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut dinilai relevan dengan berbagai tantangan bangsa, mulai dari dinamika ekonomi hingga persoalan sosial dan derasnya arus informasi yang dapat memengaruhi persatuan masyarakat.

Dalam amanat serentak Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, yang dibacakan Nartha Simamora, ditegaskan bahwa Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan atau diucapkan dalam upacara, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan perbankan.

“Pancasila adalah pegangan dalam bekerja dan melayani. Semangat persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran sejalan dengan tugas kita di BRI untuk memastikan rakyat kecil memiliki kesempatan yang sama untuk maju,” demikian amanat tersebut.

Sebagai bank yang memiliki sejarah panjang dalam membangun ekonomi kerakyatan, BRI terus memperkuat komitmen terhadap inklusi keuangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan, serta dukungan terhadap penyediaan hunian bagi masyarakat.

Dalam amanat itu disebutkan, BRI mengelola dana masyarakat mencapai Rp1.580 triliun. Besarnya kepercayaan tersebut menuntut seluruh pekerja BRI menjaga kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Dari sisi layanan digital, pengguna BRImo telah mencapai 49,7 juta orang. Sementara itu, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi telah membantu lebih dari 134 ribu keluarga memperoleh hunian.

Jangkauan layanan BRI juga diperluas melalui lebih dari 1,13 juta Agen BRILink yang tersebar di lebih dari 60 ribu desa. Kehadiran jaringan tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari kantor layanan perbankan, dalam mengakses layanan keuangan.

Pemberdayaan ekonomi turut dilakukan melalui lebih dari 43 ribu klaster usaha, 5.700 Desa BRILiaN, Rumah BUMN, serta pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Di sektor pembiayaan, BRI telah menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp1.235,4 triliun atau 75,1 persen dari total kredit. Sepanjang semester I 2026, lebih dari dua juta pelaku usaha juga telah mendapatkan manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut amanat tersebut, capaian itu bukan semata-mata keberhasilan bisnis, melainkan juga mencerminkan upaya mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Di tengah perkembangan teknologi, seluruh Insan BRILiaN juga diingatkan untuk mewaspadai berbagai persoalan yang dapat merugikan masyarakat, seperti judi daring, pinjaman ilegal, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.

Karena itu, pekerja BRI diharapkan senantiasa menjaga kepercayaan nasabah, bekerja secara jujur, serta memberikan pelayanan yang adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat.

Komitmen tersebut sejalan dengan sejarah BRI yang berdiri sejak 1895 di Purwokerto dengan semangat membangun perekonomian rakyat dan membantu masyarakat terbebas dari jeratan rentenir.

Menutup amanatnya, Nartha Simamora mengajak seluruh jajaran BRI menjadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan sehari-hari.

“Mari kita jadikan peringatan hari ini sebagai momentum untuk membuktikan bahwa Pancasila adalah nilai yang hidup dalam setiap tindakan dan pelayanan kita sehari-hari,” pungkasnya.(Hf)